TOMOHON-SM. Upaya meningkatkan kualitas dan transparansi layanan kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tomohon, Senin (24/11). Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja bagian pengadaan itu menghadirkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta penyedia barang dan jasa sebagai peserta utama dalam dialog kebijakan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Ivonne G. J. Palit, S.T, dalam sambutannya menekankan bahwa forum tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan pelayanan publik di sektor pengadaan semakin dekat dengan nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas. Ia menyebut konsultasi publik sebagai “jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.”
“Pelayanan pengadaan yang berkualitas tidak bisa dibangun secara sepihak. Kami membutuhkan ruang komunikasi dua arah seperti ini agar setiap kritik, saran, dan aspirasi dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam proses pengadaan,” ujar Palit. Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem kerja yang sinergis antara pemerintah dan penyedia, sehingga seluruh tahapan pengadaan dapat terlaksana secara efektif dan berintegritas.

Lebih jauh, Palit menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola pengadaan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik. Transparansi, keadilan, dan akuntabilitas harus hadir dalam setiap keputusan,” ujarnya menegaskan.
Selama kegiatan berlangsung, peserta terlibat aktif dalam diskusi mengenai tantangan teknis, evaluasi pelaksanaan pengadaan, hingga rekomendasi perbaikan prosedur. Kehadiran para pelaksana teknis dan penyedia dianggap menambah bobot forum, karena memberikan gambaran langsung mengenai realitas yang dihadapi di lapangan.
Dengan terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tomohon berharap tercipta keselarasan kebijakan dan pelayanan yang lebih efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah daerah. (sob)