Buka Musrenbang RKPD 2027, Gubernur Yulius Soroti Transformasi Ekonomi dan Tekanan Fiskal Daerah

SWARAMEDIA.COM – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).

Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus merumuskan langkah menuju Sulawesi Utara yang lebih maju dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase penting dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay. Tema pembangunan yang diusung adalah percepatan peletakan fondasi transformasi menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ia memaparkan delapan misi utama pemerintah daerah, mulai dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, hingga ketahanan pangan, energi, dan air.

Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Di antaranya perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, serta kebutuhan mitigasi bencana dan penataan wilayah pertambangan rakyat.

Dari sisi fiskal, ia mengungkapkan adanya tekanan terhadap keuangan daerah, dengan ruang fiskal yang diprediksi semakin terbatas akibat penurunan pendapatan serta pergeseran dari surplus menjadi defisit pada periode 2025–2027.

“Ke depan, diperlukan langkah strategis penguatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien dan terfokus,” ujar Gubernur.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dana hibah.

Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sejumlah target makro, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7–7,7 persen, penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 5,02–5,42 persen, serta peningkatan indeks pembangunan manusia dan capaian integritas.

Selain itu, target penurunan emisi gas rumah kaca juga menjadi perhatian, dengan angka yang ditetapkan mencapai 61,78.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait. Kehadiran pemerintah pusat diharapkan memperkuat sinergi dalam pengawalan program strategis nasional di daerah.

Gubernur menutup arahannya dengan menekankan pentingnya sinkronisasi program antar perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota, agar setiap kebijakan yang dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara merata. (jem)