Gubernur Sulut Lantik Pejabat Administrator, Tekankan Tanggung Jawab Pelayanan Publik

SWARAMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE secara resmi melantik sejumlah pejabat administrator yang akan mengisi posisi strategis di berbagai perangkat daerah. Prosesi pelantikan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (30/12/2025).

Pejabat yang dilantik berasal dari lintas sektor, mulai dari bidang protokoler pemerintahan, kepemudaan dan olahraga, komunikasi publik, pengelolaan wilayah perbatasan, hingga sektor industri dan perdagangan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan daerah.

Dalam susunan pejabat baru tersebut, Victor Arthur, SSTP dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Daerah Setda Provinsi Sulut. Sementara itu, Willem Mantiri, S.Sos, MAP ditugaskan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah.

Untuk memperkuat fungsi komunikasi pemerintah, Clif Wangke, S.Sos dilantik sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Daerah. Di sektor pengelolaan perbatasan, Hendra Tambajong dipercaya memimpin Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Badan Pengelola Perbatasan Daerah, sedangkan Velly Lumintang menjabat sebagai Sekretaris pada badan yang sama.

Adapun pada sektor industri, jabatan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah kini diemban oleh John Marentek.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Galang, serta jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sulut.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukanlah sekadar agenda formal, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan kesungguhan. Ia mengingatkan bahwa tata kelola organisasi pemerintahan menuntut kedisiplinan, integritas, dan komitmen tinggi dalam melayani masyarakat.

Gubernur juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Menurutnya, setiap langkah kebijakan harus berpedoman pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Lebih jauh, Yulius menekankan bahwa keberadaan pejabat publik harus memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk bekerja secara profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat. (jem)