Gubernur Sulut Tegaskan Komitmen Sinergi Daerah–Pusat pada Rakornas 2026 di Bogor
SWARAMEDIA.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Presiden, pembangunan nasional hanya dapat berjalan efektif apabila pusat dan daerah bergerak dalam satu kesatuan visi.
“Pusat dan daerah harus berjalan dalam satu irama, satu visi, dan satu tujuan demi rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Rakornas 2026 juga menjadi forum evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025 sekaligus penyusunan langkah strategis tahun 2026. Sejumlah program prioritas nasional menjadi fokus pembahasan, di antaranya ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh jajaran dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelaraskan kebijakan serta program pembangunan daerah dengan arahan Presiden.
“Sebagai Gubernur Sulawesi Utara, saya bersama seluruh jajaran Pemprov Sulut dan Forkopimda siap sepenuhnya menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan kebijakan nasional. Kami akan kompak mengawal implementasi program prioritas dan menjaga stabilitas keamanan Sulut agar kontribusi daerah dapat maksimal bagi kemajuan bangsa,” ujar Yulius Selvanus Komaling.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan badan dan lembaga negara, Wakil Menteri, pejabat utama Mabes TNI dan Polri, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta wakilnya, jajaran Forkopimda provinsi serta kabupaten/kota, hingga perwakilan Badan Pusat Statistik dari seluruh Indonesia. (jem)