Inflasi Sulut Maret 2026 Terendah di Sulawesi, Gubernur Yulius Soroti Peran Pengendalian Harga

SWARAMEDIA.COM – Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan kinerja ekonomi yang stabil dengan tingkat inflasi yang terkendali pada Maret 2026. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 April 2026, Sulawesi Utara bahkan menjadi provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Pulau Sulawesi.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.

Secara rinci, inflasi month-to-month (m-to-m) Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,41 persen. Sementara itu, inflasi year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 2,20 persen, menjadikannya yang terendah di kawasan Sulawesi.

Sebagai perbandingan, provinsi lain seperti Sulawesi Selatan mencatat inflasi tahunan hingga 4,50 persen pada periode yang sama.

Secara nasional, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, dengan komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Namun di Sulawesi Utara, tekanan terhadap harga pangan dinilai dapat diminimalisir melalui langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga rantai pasok.

Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui paket stimulus ekonomi turut memberikan dampak positif, khususnya pada sektor transportasi. Sejumlah komponen seperti tarif angkutan laut dan layanan transportasi lainnya mengalami deflasi, yang berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat.

Gubernur Yulius menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kelancaran distribusi bahan pokok, serta optimalisasi kebijakan stimulus.

Capaian inflasi tahunan sebesar 2,20 persen ini disebut sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmennya untuk terus menjaga momentum tersebut guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. (jem)