Kawanua Rescue Indonesia Sulut Raih Legalitas, Targetkan Peran Aktif dalam Penanganan Bencana
MANADO-SM. Dewan Pimpinan Wilayah Kawanua Rescue Indonesia Sulawesi Utara (DPW KRI Sulut) secara resmi tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpolda) Sulawesi Utara, Kamis (17/7).
Pendaftaran resmi ini ditandai dengan penyerahan Surat Tanda Laporan Keberadaan Ormas oleh Kepala Badan Kesbangpolda Sulut, Johnny A.A. Suak, SE., M.Si., kepada Ketua DPW KRI Sulut, Franky M.H. Harahap, SE., di Kantor Kesbangpolda yang berlokasi di Jalan 17 Agustus, Kota Manado.
Dalam sambutannya, Johnny Suak menjelaskan bahwa Kesbangpolda menangani dua kategori organisasi, yakni berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ia menegaskan bahwa Kawanua Rescue Indonesia termasuk dalam kategori berbadan hukum, sehingga berhak mengelola pendanaan termasuk dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR) dan lainnya.
Ketua DPW KRI Sulut, Franky Harahap, menyampaikan apresiasi atas pengakuan resmi dari pemerintah provinsi melalui Kesbangpolda Sulut. Ia menegaskan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana dan aksi-aksi kemanusiaan.
“DPW KRI Sulut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam penanganan bencana di Sulawesi Utara. Kami berharap keberadaan kami dapat memperkuat respon tanggap darurat di wilayah ini,” ujar Franky.
Hadir mendampingi dalam acara tersebut sejumlah pengurus inti DPW KRI Sulut, antara lain Sekretaris Edwin Palandeng, SE., Bendahara Jane A.D. Tambajong, Ketua Bidang Operasi Penanganan Bencana Troy Kairupan, S.Sos., Ketua Bidang Organisasi dan Tatalaksana Pdt. Jeine Frederick, S.Th., SE., serta jajaran lainnya.
Franky juga memastikan bahwa kegiatan ini telah dilaporkan kepada Ketua Umum DPP KRI, Ibu Lisye Sinulingga, dan Ketua Dewan Pembina DPP KRI, Ibu Angelica Tengker. Selain itu, laporan juga telah disampaikan kepada Ketua Dewan Penasehat DPW KRI Sulut, Irjen Pol (Purn.) Ronny F. Sompie, SH., MH., Ketua Dewan Pembina DPW KRI Sulut Prof. Dr. Ir. Winda M. Mingkid, M.Mar.Sc., serta jajaran pengurus pusat lainnya.
Dengan legalitas yang kini telah dimiliki, DPW KRI Sulut optimis memperluas kiprahnya dalam aksi kemanusiaan dan kebencanaan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. (JeM)