Bertemu Menteri PKP, Gubernur Yulius Selvanus Amankan Ribuan Program Perumahan untuk Warga Sulut

SWARAMEDIA.COM – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat terus diperkuat. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang menghasilkan berbagai program perumahan komprehensif dan berkeadilan bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai.

Dari pertemuan tersebut, sejumlah program strategis dipastikan siap direalisasikan pada tahun 2026. Salah satu fokus utama adalah pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), berupa pembangunan satu tower rumah susun tahap awal di Manado.

Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mengalami peningkatan signifikan. Jumlah unit bantuan yang sebelumnya hanya ratusan, melonjak menjadi 8.000 unit rumah yang akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Sulawesi Utara.

Pemerintah pusat juga mengalokasikan sebanyak 7.000 unit rumah subsidi melalui kerja sama dengan BP TAPERA. Di luar itu, disiapkan pula 400 hingga 600 unit rumah khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, atlet, pelaku UMKM, serta tokoh agama.

Perhatian khusus turut diberikan kepada warga Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir pada awal tahun 2026. Pemerintah memastikan pembangunan rumah susun khusus sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat tersebut.

Tidak hanya menyasar sektor hunian, hasil pertemuan ini juga mencakup dukungan terhadap penguatan ekonomi. Pelaku UMKM akan memperoleh subsidi bunga kredit sebesar 5 persen dengan plafon pinjaman hingga Rp5 miliar. Sementara itu, pengembang lokal mendapatkan dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan rumah rakyat dan penanganan kawasan kumuh di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. Sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik akan dilakukan agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Rumah layak bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran bagi masyarakat. (jem)