Sulawesi Utara Krisis Beras: Antara Harga yang Melambung dan Stok yang Menghilang

Catatan redaksi

Oleh : Jemmy Junior Mokoagouw

Di tengah deretan lapak pedagang pasar tradisional Tomohon, seorang ibu rumah tangga berdiri terpaku. Matanya tertuju pada tumpukan karung beras yang kian menipis, sementara angka pada label harga tak henti merangkak naik. “Dulu saya bisa beli lima kilogram untuk keluarga. Sekarang, satu kilogram pun saya harus pikirkan dua kali,” ujarnya lirih, sambil menggenggam dompet yang semakin tipis.

Fenomena ini bukan cerita satu-dua orang. Di berbagai wilayah Sulawesi Utara, seperti Minahasa, Manado, Bitung, hingga Bolmong Raya, masyarakat merasakan tekanan yang sama. Kelangkaan beras dan lonjakan harga yang tidak terkendali. Harga beras medium kini tembus hingga Rp15.000 per kilogram, bahkan lebih, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Tak hanya di pasar tradisional, minimarket dan toko grosir pun mulai kesulitan menjaga pasokan. Beberapa pedagang memilih tidak menjual beras karena keterbatasan stok dari distributor, sementara yang masih menjual, terpaksa menaikkan harga demi menutupi ongkos operasional yang juga melonjak.

Kelangkaan ini berdampak langsung pada dapur rakyat kecil. Para pekerja harian, nelayan, dan petani gurem di desa-desa merasakan beban paling berat. Mereka, yang selama ini hidup dari penghasilan pas-pasan, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit: makanan pokok sehari-hari menjadi barang mewah.

Sebagian warga mulai beralih ke alternatif pangan lain seperti jagung, ubi, atau bahkan hanya makan satu kali sehari. Sementara itu, sejumlah anak-anak sekolah di wilayah pesisir dilaporkan berangkat belajar tanpa sarapan, karena orang tua mereka tak mampu menyediakan nasi pagi itu.

Kondisi ini menyentuh ranah yang lebih luas: krisis ketahanan pangan lokal. Minimnya stok beras di tengah ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan luar daerah, memperlihatkan kerentanan yang sudah lama terabaikan.

Di balik situasi ini, masyarakat menyimpan satu harapan besar kehadiran nyata dari pemerintah. Bukan sekadar pernyataan atau konferensi pers, tetapi langkah konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Masyarakat Sulawesi Utara menunggu pemerintah untuk:

Melakukan operasi pasar secara masif dan menjangkau hingga ke pelosok desa.

Memastikan distribusi beras tidak tersendat oleh rantai pasok yang panjang dan rentan permainan harga.

Mendorong produksi lokal dengan kebijakan afirmatif bagi petani, termasuk ketersediaan benih, pupuk, dan akses pasar yang adil.

Mengawasi praktik penimbunan dan distribusi yang tidak transparan.

Lebih dari sekadar intervensi pasar, masyarakat membutuhkan strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan yang kokoh. Karena bagi rakyat, beras bukan hanya soal makan, tetapi soal hidup.